Awas! Ketua DPRD Sidoarjo Ingatkan Panitia Pilkades : Jika Tidak Independen Potensi Sengketa Akan Semakin Besar
Sidoarjo – DPRD Sidoarjo mengaku menerima banyak laporan masyarakat terkait dugaan ketidakadilan dalam proses Pilkades. Aduan yang masuk mayoritas berkaitan dengan tahapan administrasi, penetapan calon kepala desa, hingga dugaan keberpihakan panitia di tingkat desa.
“Banyak laporan yang masuk ke kami terkait pelaksanaan Pilkades, khususnya menyangkut netralitas dan keadilan panitia. Ini menjadi perhatian serius DPRD,” ujar Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, (9/5/2026).
Menurutnya, DPRD akan menindaklanjuti setiap laporan melalui fungsi pengawasan yang dimiliki. DPRD juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik sosial di masyarakat.
Nasih menegaskan pelaksanaan Pilkades harus menjunjung prinsip jujur, adil, dan transparan. Ia menilai independensi panitia menjadi faktor penting dalam menjaga kondusivitas di tingkat desa.
“Jika panitia tidak independen, maka potensi sengketa dan gesekan sosial di desa akan semakin besar. Kami mendorong seluruh panitia Pilkades bekerja profesional dan tidak memihak. Kalau ada pelanggaran, harus segera ditindak sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Sejumlah polemik terkait Pilkades Serentak 2026 di Sidoarjo sebelumnya juga sudah mencuat ke publik. DPRD Kabupaten Sidoarjo bahkan telah menggelar hearing untuk membahas berbagai persoalan, mulai dari regulasi hingga dugaan pelanggaran administrasi oleh panitia desa.
Selain itu, DPRD turut menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap aturan terbaru guna mencegah konflik kepentingan, termasuk terkait pencalonan kepala desa oleh perangkat desa aktif.
“Kami ingin Pilkades ini berjalan kondusif, demokratis, dan menghasilkan pemimpin desa yang benar-benar dipilih secara adil oleh masyarakat,” pungkasnya.(her)
