Wujudkan Ekonomi Inklusif, Gubernur Optimis Prokesra dengan Fasilitas Bunga 3 Persen Mampu Geliatkan KUMKM Jatim
Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mendorong pertumbuhan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) demi bangkitnya ekonomi inklusif di Jatim. Pihaknya optimis, UMKM dan koperasi mampu menjadi penyangga utama perekonomian Jawa Timur.
“KUMKM ini bisa menjadi penyangga perekonomian Jatim di masa pemulihan pasca pandemi. Karena itu Pemprov Jatim berkomitmen untuk mendorong terwujudnya ekonomi inklusif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui gerakan koperasi dan UMKM,” ungkap Khofifah saat ditemui di Gedung Negara Grahadi pada Senin (16/1).
Sebagai bentuk komitmen Pemprov Jatim, Gubernur Khofifah meluncurkan Program Kredit Sejahtera (Prokesra) melalui Bank UMKM Jatim. Prokesra merupakan program kredit murah dengan suku bunga kredit yang seharusnya 12,15 persen menjadi 3 persen. Rendahnya bunga tersebut karena adanya subsidi bunga dari Pemprov Jatim sebesar sebesar 9,25 persen.
Khofifah melanjutkan, total kredit yang telah disalurkan oleh Bank UMKM dalam jangka waktu 4 bulan ini mencapai Rp 15,19 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 1.792 pelaku usaha mikro.
“Semoga dengan adanya Prokesra ini dapat membantu perputaran modal pelaku usaha mikro, agar mereka tidak lagi meminjam ke rentenir berkedok pinjaman online,” Ujar Khofifah.
“Ke depan, program kredit murah ini akan terus kami tingkatkan, agar semakin banyak pelaku UMKM yang dapat mengakses,” Lanjutnya.
Selain kredit lunak, Pemprov Jatim juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk UMKM dan koperasi Jawa Timur.
Peningkatan kualitas ini salah satunya melalui sertifikasi dan standardasi. Pemprov Jatim juga memberikan pendampingan untuk branding ulang logo dan kemasan, serta foto produk. Proses rebranding tersebut difasilitasi melalui Milennial Job Center (MJC).
Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jatim di tahun 2022 lalu mendapat Corporate Social Responsibility (CSR) berupa alat kemasan dari Bank Jatim dan BRI.
“Produk UMKM kita tidak kalah dengan produk yang ada di pasaran, apalagi jika dilengkapi sertifikasi dan ditingkatkan kualitas kemasannya agar dapat semakin menarik konsumen. Oleh karena itu, kita juga melakukan berbagai fasilitasi standarisasi untuk produk Koperasi UMKM dan pendampingan untuk pembuatan desain logo sampai dengan pembuatan kemasan yang menarik,” jelas Khofifah.
“Dan syukur alhamdulillah, di tahun 2022 kemarin kami mendapat CSR berupa alat kemasan dari Bank Jatim dan BRI. Ini menjadi bukti terciptanya sinergi dan kolaborasi yang apik dari berbagai pihak untuk pemberdayaan KUMKM di Jawa Timur,” lanjutnya.
Sebagai informasi, selama tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM telah memfasilitasi sertifikasi halal untuk 323 UMKM, sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) untuk 4 UMKM, sertifikasi SNI untuk 2 UMKM, Pendaftaran merek untuk 162 produk, serta fasilitasi uji laboratorium untuk 21 produk.
Dalam penerbitan sertifikasi halal juga dilakukan kolaborasi dengan Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur serta kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat untuk mendorong percepatan sertifikasi halal.
Dari sisi legalitas, telah diterbitkan 28 akta notaris untuk penerbitan badan hukum koperasi serta 1.600 UMKM yang telah didampingi untuk penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha).
Tak berhenti di situ, guna mendorong adaptasi digital Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Jatim aktif menyelenggarakan event pelatihan melalui platform Sijawara+ (Sistem Informasi Pembelajaran dan Peningkatan Wawasan Perkoperasian).
“Selama tahun 2022, sebanyak 3.411 orang telah mengikuti pelatihan melalui platform tersebut dan telah mendapatkan e-sertifikat pelatihan SiJawara+. Selain itu, telah diinisiasi pula pembuatan aplikasi untuk penyusunan laporan keuangan koperasi, baik yang bersifat konvensional maupun yang syariah,” ujar Khofifah.
Lebih lanjut Khofifah memaparkan, bentuk dukungan lainnya adalah coworking KUKM Space yang bertempat di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Podcast Sering Sharing Sinobar, yang juga menjadi salah satu terobosan Dinas Koperasi dan UKM untuk meningkatkan wawasan tentang koperasi dan UMKM, yang menghadirkan para pelaku koperasi dan UMKM yang telah sukses, terutama dari generasi milenial.
Tak cuma memberikan ruang, Khofifah turut menyampaikan bahwa fasilitas yang diberikan oleh Pemprov Jatim juga berupa ilmu. Di antaranya, workshop digitalisasi pemasaran dengan menggandeng berbagai platform marketplace e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Grab, Blibli, Gojek, dan Lazada serta kolaborasi dengan platform Kasir Pintar untuk mendorong digitalisasi transaksi oleh UMKM.
“Pada tahun 2022, telah dilakukan pelatihan on-boarding di kampus UKM Shopee dengan sasaran mencapai 2 ribu pelaku UMKM,” katanya.
Di akhir, Gubernur Jawa Timur itu optimis bahwa KUMKM di Jatim akan naik kelas dan masuk ke kancah internasional. Ia menyebutkan bahwa jalan masuk ini salah satunya melalui misi dagang dan peningkatan kerja sama dengan masyarakat Jatim yang berada di luar negeri.
“Ke depan, dalam rangka mendorong KUMKM naik kelas dan go global, maka akan dilakukan test market sebagai bagian penjajakan pasar luar negeri dan peningkatan kerjasama dengan diaspora luar negeri sebagai upaya perluasan pasar ekspor produk UMKM,” tutupnya.*
