Komisi D DPRD Sidoarjo Sidak SDN Sumput, Minta Dinas P dan K Segera Lakukan Perbaikan
Sidoarjo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo akhirnya bereaksi terkait banyaknya gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang mengalami kerusakan parah serta segera membutuhkan perbaikan.
Pasalnya, banyak gedung SDN dan SMPN yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo mengalami kerusakan parah bahkan ada yang sampai ambruk. Tidak kurang dari 120 gedung SD negeri dan SMP negeri yang masih rusak. Baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Lokasi gedung sekolah yang rusak itu hampir merata di 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo.
Namun, kerusakan gedung sekolah-sekolah yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar dan dapat mengancam jiwa siswa serta dewan guru itu luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Para dewan guru dan kepala sekolah harus memutar otak agar proses belajar mengajar tetap berjalan serta terhindar dari bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi, apabila kerusakan yang sebagian besar atap gedungnya itu ambruk.
Solusi yang sering mereka pakai, yaitu dengan memindahkan tempat belajar mengajar ke perpustakaan, musholla, bekas ruang koperasi. Bahkan ada sekolah yang terpaksa merubah jam pelajaran pada siang hari, karena tidak adanya ruangan yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar.
Abdillah Nasih, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Sidoarjo untuk segera melakukan pendataan gedung-gedung SDN dan SMPN yang mengalami kerusakan, terutama yang rusak berat dan segera membutuhkan perbaikan, Sabtu (08/06/2024).
“Kami juga minta data-data itu dikirimkan kesini, sehingga kami juga bisa melakukan pemantauan. Dalam minggu ini harus sudah kami terima,” kata Abdillah Nasih saat dihubungi melalui selulernya.
Data-data yang diminta oleh Komisi D DPRD Sidoarjo tidak hanya sekolah rusak yang rencana renovasinya sudah dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo 2024 ini.
Namun, pihaknya juga meminta data-data sekolah rusak yang belum dialokasikan di APBD Sidoarjo 2024 ini, agar segera bisa dialokasikan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD yang akan segera dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo.
“Kami mendorong dinas (P dan K, red) untuk memaksimalkan perbaikan atau rehab sekolah-sekolah rusak itu, apalagi menghadapi tahun ajaran baru 2024/2025 ini. Biar kegiatan belajar mengajarnya berjalan dengan lancar dan tidak terganggu,” katanya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari wilayah Kecamatan Waru itu mengungkapkan bahwa perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan parah bisa menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) karena kebencanaan atau bersifat sangat mendesak.
“Bisa kami alokasikan lewat PAK. Nanti, juga kami dorong lewat BTT. Kalau, itu karena kebencanaan atau bersifat sangat mendesak,” ungkapnya.
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Sidoarjo itu juga memiliki solusi sumber pembiayaan lainnya, jika dana APBD tak mampu meng-cover biaya perbaikan gedung sekolah yang rusak. Yaitu melalui dana Coorporate Social Responbility (CSR) perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
“Juga bisa, kami minta melakukan komunikasi dengan forum CSR. Agar perusahaan sekitar bisa memberikan CSR-nya,” pungkasnya. (rah)
