DPRD Meminta Pemerintah Tidak Sampai Membunuh Rezeki Pedangang Kecil
Sidoarjo – Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo terima Aduan Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (PEDALINDO) yang keberatan atas relokasi stand mereka yang selama ini ada di CFD (car free day) alun-alun Sidoarjo.
Karena itu mereka mengadukan nasibnya pada Rabu (25/2/026) di ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo.
Para pedagang merasa keberatan atas perpindahannya ke MPP yang semula di alun-alun dan sebelumnya lagi juga di ponti. Bahkan mereka mengklaim sebelumnya di ponti lebih menguntungkan alias lebih ramai. Namun kini dagangan mereka sepi, apalagi di MPP (mall pelayanan publik) di lingkar timur.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD dan sejumlah Anggota Komisi B juga Komisi C DPRD Sidoarjo dan sejumlah Kepala/perwakilan OPD terkait.
Ramadhan Adalah Magnet Ekonomi
Ketua DPRD Abdillah Nasih, meminta pemerintah tidak sampai “membunuh rezeki” para pedagang usai relokasi dari kawasan CFD Alun-alun ke Mall Pelayanan Publik (MPP) selama Ramadan 2026.
Menurutnya, Ramadan memiliki magnet ekonomi yang besar, terutama bagi pelaku UMKM dan pedagang kaki lima yang mengandalkan momen berburu takjil dan buka puasa.
“Ramadan punya magnet luar biasa. Jangan sampai kita membunuh rezeki orang lain. UMKM adalah mitra pemerintah dan tulang punggung ekonomi daerah,” ujarnya saat memimpin forum audiensi bersama Guyuban Pedagang Kaki Lima Indonesia (Pedalindo) di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Founder sekaligus Ketua Umum Pedalindo, Junius Bram, mengatakan pihaknya menyampaikan aspirasi para pedagang yang terdampak relokasi. Ia menyebut, selama 11 tahun pedagang menempati Jalan Raya Ponti dan merasa mendapat dukungan dari Pemkab Sidoarjo.
“Di Alun-alun yang ramai hanya makanan dan minuman. Pedagang pakaian turun drastis karena jam operasional terbatas,” katanya.
Pedalindo mencatat 3.700 data pedagang, terdiri dari sekitar 3.000 pedagang tidak tetap dan 700 pedagang tetap. Untuk pedagang tetap yang aktif berjualan sekitar 400 orang dan lapak pedagang tetap yang izin tidak berjualan ditempati oleh pedagang sementara.
Untuk relokasi ke CFD Alun-alun, Pedalindo hanya mendapatkan quota 505 dan banyak protes dari anggota yang tidak mendapat tempat di CFD Alun-alun.
Selama Ramadan, ungkap Bram, ada kebijakan baru dengan menutup CFD dan merelokasi ke MPP. Namun di MPP kapasitas hanya mampu menampung 320 stan padahal anggota pedalindo yang datang 430 pedagang datang. Ditambah lagi sangat sepi pengunjung. Bram menyebut hanya satu hingga dua pedagang yang benar-benar laku di hari pertama.
Kepastian Lokasi Dibutuhkan Pedagang
Pedalindo menegaskan tidak menolak relokasi, tetapi meminta dukungan promosi serta kepastian lokasi pasca-Lebaran. Mereka juga berharap selama sisa Ramadan yang tinggal sekitar tiga minggu, pedagang dapat kembali berjualan di Ponti.
“Bila ASN ada THR (Tunjangan Hari Raya), maka THR kami ya jualan, ” ungkapnya. “Apalagi untuk pedagang baju sudah membeli baju sejak awal tahun. Jika di MPP bagaimana kami bisa mendapat THR dan mengembalikan hutang untuk model kulakan, ” Imbuhnya.
Ditempat yang sama, Ketua DPD Pedalindo Sidoarjo, Sunyoto Gatot, menyampaikan empat tuntutan dari seluruh anggota Pedalindo. Keempat tuntutan tersebut antara lain menolak relokasi ke MPP, meminta pengembalian ke Jalan Raya Ponti, mendesak penerbitan Perbup UMKM sebagai payung hukum, serta pembentukan tim terpadu untuk menghentikan tarik-menarik kepentingan.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto menilai persoalan ini seharusnya sudah matang sebelum Ramadan. “Pelaku usaha jangan dibuat mondar-mandir seperti ini. Harus ada perlindungan dan regulasi yang jelas,” tegasnya.
Terkait kerusakan taman di Alun-alun, Bambang menegaskan DLHK harus mencari solusi agar taman tidak rusak. (her)
